Jakarta,Penakita.Online - Negara NATO, Kanada, dilaporkan telah mengirimkan pasukannya ke Israel. Hal ini terjadi saat Negeri Yahudi itu sedang dalam konflik berdarah dengan milisi Gaza Palestina, Hamas.
Global Canadian News melaporkan bahwa Ottawa telah mengerahkan "tim kecil pasukan operasi khusus" ke Israel. Ini mencakup Satuan Tugas Gabungan 2 (JTF2), unit Pasukan Khusus militer paling elit dan rahasia di Kanada yang "bertanggung jawab atas misi paling berbahaya dan sensitif yang dilakukan militer, termasuk kontra-terorisme dan penyelamatan sandera".
"Pasukan Komando Operasi Khusus Kanada (CANSOFCOM) telah dikerahkan di Israel untuk menangani keamanan di kedutaan Kanada, termasuk kemungkinan evakuasi staf penting di masa depan dan berhubungan dengan pasukan Israel," kata sumber itu yang juga dikutip Middle East Monitor, Kamis (9/11/2023).
Pengerahan ini terjadi seminggu setelah Komando Intelijen Pasukan Kanada bahwa tentara Israel bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas serangan terhadap Rumah Sakit Baptis di Gaza, yang sebelumnya menewakan ratusan orang. Padahal tempat itu menjadi area perlindungan warga.
Sebelumnya, eskalasi di wilayah Gaza terus meningkat setelah Israel membombardir wilayah itu dengan sporadis. Ini dilakukan Tel Aviv untuk menghancurkan kelompok Hamas, yang menyerang Negeri Yahudi itu pada 7 Oktober lalu dan menewaskan 1.400 warga.
Meski mengaku menargetkan Hamas, serangan Israel nyatanya telah membawa kerusakan besar bagi warga sipil. Sejauh ini, jumlah korban sipil yang tewas di Gaza telah mencapai sedikitnya 10.500 jiwa.
Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyebutkan adanya kesulitan dalam serangannya terhadap Hamas di Gaza, terutama dalam menghindari korban sipil di wilayah itu. Ia berjanji Israel akan berupaya penuh untuk mengurangi jumlah warga sipil yang tewas di Gaza.
"Tidak ada cara untuk mengalahkan teroris yang tertanam dalam populasi, namun sayangnya akan ada korban sipil," paparnya dalam wawancara tersebut.
"Kami akan melakukannya lagi dan lagi untuk menguranginya"
Israel pun juga memutus aliran blokade logistik, internet, listrik, dan air ke Gaza, dengan dalih memberikan tekanan bagi Hamas. Namun hal ini telah berdampak pada kehidupan warga sipil, khususnya dalam aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan karena kurangnya pasokan logistik sementara korban semakin berjatuhan.
Diketahui Amerika Serikat (AS) sudah sejak awal perang mengirimkan kapal perang mendekat ke Israel. Inggris juga melakukan hal serupa.
Sementara itu, pemimpin tertinggi kedua Hizbullah memberi peringatan terbaru. Milisi kuat yang didukung Iran di Lebanon itu mengatakan pembunuhan Israel ke warga sipil di Gaza berisiko menimbulkan perang yang lebih luas di Timur Tengah.
Dalam wawancara di BBC International, Sheikh Naim Qassem mengatakan perkembangan yang terjadi kini sangat serius dan berbahaya. Menurutnya, tidak ada yang bisa menghentikan dampaknya ke depan.
"Bahayanya nyata," tegasnya, dikutip Kamis.
"Karena Israel meningkatkan agresinya terhadap warga sipil dan membunuh lebih banyak perempuan dan anak-anak. Apakah mungkin hal ini terus berlanjut dan meningkat, tanpa membawa bahaya nyata ke wilayah tersebut? Saya kira tidak," tambahnya dalam sebuah wawancara di Beirut.
Dia menegaskan eskalasi apa pun akan terkait dengan tindakan Israel. Setiap kemungkinan, ujarnya, pasti ada responsnya.
Perlu diketahui, Hizbullah sendiri adalah kekuatan politik dan militer terbesar di Lebanon. Namun Inggris, AS dan Liga Arab menggolongkannya sebagai organisasi teroris.
Dalam wawancara itu Sheikh Naim Qassem juga menegaskan bagaimana masalah Israel dan Palestina bukan hanya terjadi 7 Oktober. Ia menyebut serangan tersebut sebagai respons yang tidak dapat dihindari terhadap pendudukan Israel atas tanah Palestina selama puluhan tahin.
"Mengapa kita tidak melihat apa yang telah dilakukan Israel di Gaza," katanya.
"Mereka membunuh warga sipil dan menghancurkan rumah-rumah," tambahnya.
Di tahun 1948, PBB membuat resolusi 181. Organisasi global itu kemudian mengadopsi membagi Palestina menjadi dua negara dan satu wilayah internasional, negara Palestina, Israel, dan wilayah Yerussalem.
Namun hal ini tak kunjung terealisasi. Perang bahkan makin menjadi di antara dua wilayah.
Perjanjian Oslo pada tahun 1993 juga mencoba memediasi. Otoritas Palestina, PLO mengakui Israel berdasarkan solusi dua negara dan secara efektif menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% Tepi Barat, serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut.
Perjanjian itu seharusnya akan memberikan pemerintah Palestina terpilih pertama, menjalankan negara merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Namun janji kesepakatan itu tidak pernah terjadi.
